7 (tujuh) Kesalahan Umum Dalam Pembuatan Keputusan Publik

7 (Tujuh) Kesalahan Umum Dalam Pembuatan Keputusan PUBLIK

1. CARA BERPIKIR YANG SEMPIT (COGNITIVE NEARSIGHTEDNESS )

• Memenuhi kebutuhan sesaat.
• Hanya mempertimbangkan satu aspek / dimensi masalah.

2. ASUMSI BAHWA MASA DEPAN AKAN MENGULANGI MASA LALU ASSUMPTION THAT FUTURE WILL REPEAT PAST)

• Perubahan dianggap hal normal, yang akan kembali pada keadaan semula.
• Tidak meramalkan / memprediksikan keadaan masa depan.

3. TERLALU MENYEDERHANAKAN MASALAH (OVER SIMPLIFICATION )

• Melihat masalah hanya dari gejala luarnya, tanpa mempelajari secara mendalam faktor kausalitasnya.

• Teknik pemecahan masalah selalu konvensional, tidak ada inovasi.

4. TERLALU MENGGANTUNGKAN PADA PENGALAMAN SATU ORANG (OVERRELIANCE ON ONE ’ SOWN EXPERIENCE)

• Sared decision produces wiser decisions.

5. KEPUTUSAN YANG DILANDASI PRA KONSEPSI PEMBUAT KEPUTUSAN (PRECONCEIVED NATIONS)

6. TIDAK ADA KEINGINAN MELAKUKAN PERCOBAAN (NWILLINGNESS TO EXPERIMENT )

7. KEENGGANAN MEMBUAT KEPUTUSAN (RELUCTANCE TO DECIDE).

RASIONAL KOMPREHENSIF

1. Pembuat Keputusan dihadapkan pada masalah tertentu yang dapat dibedakan / dibandingkan dengan masalah-masalah lain.

2. Tujuan, nilai, dan sasaran yang akan dicapai, harus telah dibuat sebelumnya secara jelas dan ditetapkan rankingnya.

3. Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama.

4. Akibat yang ditimbulkan dari setiap alternatif (cost & benefit), juga diteliti secara cermat.

5. Setiap alternatif dan akibat yang ditimbulkan, dibandingkan satu sama lainnya.

6. Pembuat keputusan akan memilih alternatif yang paling rasional untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang telah ditetapkan.

KRITIK PEMBUAT KEPUTUSAN SEBETULNYA TIDAK BERHADAPAN DENGAN MASALAH YANG KONKRIT DAN TERUMUSKAN DENGAN JELAS . JUSTRU LANGKAH PERTAMA YANG HARUS DILAKUKAN ADALAH MERUMUSKAN MASALAHNYA .

TERLALU MENUNTUT HAL-HAL YANG TIDAK RASIONAL PADA DIRI PEMBUAT KEPUTUSAN , YANG DIANGGAP MEMILIKI INFORMASI LENGKAP DAN KEMAMPUAN TINGGI.

INKREMENTAL

1. PEMILIHAN TUJUAN / SASARAN MERUPAKAN SESUATU YANG SALING TERKAIT DENGAN TINDAKAN EMPIRIS YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN / ASARAN.

2. PEMBUAT KEPUTUSAN HANYA MEMPERTIMBANGKAN BEBERAPA ALTERNATIF YANG LANGSUNG BERHUBUNGAN DENGAN POKOK MASALAH ; DAN ATERNATIF INI HANYA BERBEDA SECARA INKREMENTAL DENGAN KEBIJAKAN YANG TELAH ADA .

3. BAGI TIAP ALTERNATIF , HANYA SEJUMLAH KECIL AKIABT MENDASAR SAJA YANG AKAN DIEVALUASI .

4. MASALAH YANG DIHADAPI AKAN DIREDEFINISIKAN SECARA TERATUR , DENGAN MENYESUAIKAN TUJUAN / SASARAN DENGAN SUMBER DAYA YANG ADA.

5. TIDAK ADA KEPUTUSAN / C ARA PEMECAHAN YANG PALING TEPAT UNTUK SETIAP MASALAH . YANG PENTING , TERDAPAT KESEPAKATAN TERHADAP KEPUTUSAN TERTENTU .

6. PEMBUATAN KEPUTUSAN BERSIFAT PERBAIKAN KECIL TERHADAP KEBIJAKAN YANG TELAH ADA , DAN BUKAN SESUATU YANG SAMA SEKALI BARU. KRITIK.

Keputusan yang diambil lebih mewakili/mencerminkan kepentingan kelompok kuat/mapan, atau kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingannya dalam masyarakat.

Mengabaikan perlunya pembaharuan sosial, karena memusatkan perhatian pada kepentingan / tujuan jangka pendek.

PENGAMATAN TERPADU (MIXED SCANNING)

1. PENGGABUNGAN (KOMPROMI) ANTARA TEORI RASIONAL KOMPREHENSIF DENGAN TEORI INKREMENTAL

2. MEMPERHITUNGKAN TINGKAT KEMAMPUAN PARA PENGAMBIL KEPUTUSAN

3. IBARAT PENGAMATAN DENGAN 2 KAMERA : KAMERA PERTAMA MEMILIKI SUDUT LEBAR YANG SANGGUP MENJELAJAHI SELURUH PERMUKAAN (MASALAH), DAN KAMERA KEDUA MEMFOKUSKAN PENGAMATAN PADA WILAYAH YANG MEMERLUKAN KAJIAN SECARA MENDALAM.

KE-3 MODEL DIATAS TERGOLONG MODEL YANG BERSIFAT PRESKRIPTIF (CARA MENINGKATKAN MUTU KEBIJAKAN ; HASIL /AKIBAT KEBIJAKAN)

KE-4 MODEL DIBAWAH TERGOLONG MODEL YANG BERSIFATDESKRIPTIF (MENGGAMBARKAN BAGAIMANA KEBIJAKAN DIBUAT)

MODEL INSTITUSIONAL FOKUS PERHATIAN : ORGANISASI PEMERINTAH Secara otoritatif, kebijakan publik dirumuskan, disahkan, dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah tersebut.

3 (tiga) CIRI UTAMA KEBIJAKAN MENURUT MODEL INSTITUSIONAL

1. KEBIJAKAN PUBLIK DIPANDANG SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM YANG HARUS DITAATI OLEH SELURUH RAKYAT

2. KEBIJAKAN PUBLIK ITU BERSIFAT UNIVERSAL .

3. HANYA PEMERINTAH YANG MEMEGANG HAK MONOPOLI UNTUK MEMAKSAKAN SECARA SAH MELALUI PENGENAAN SANKSI

MODEL ELIT – MASSA

ADMINISTRATOR NEGARA TIDAK DIPANDANG SEBAGAI ABDI RAKYAT, TETAPI SEBAGAI KELOMPOK KECIL YANG MAPAN (ESTABLISHMENT ). MASSA (RAKYAT ) BERSIFAT PASIF, APATIS, DAN BUTA TERHADAP INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK. KEBIJAKAN PUBLIK MENCERMINKAN KEINGINAN DAN NILAI GOLONGAN ELIT, SEHINGGA MAMPU MEMPENGARUHI DAN MEMBENTUK MASSA . DENGAN KATA LAIN, KEBIJAKAN PUBLIK MENGALIR DARI ATAS KEBAWAH (TOP DOWN) KARENA KEBIJAKAN NEGARA DITENTUKAN OLEH KELOMPOK ELIT, MAKA PEJABAT PEMERINTAH HANYA SEKEDAR PELAKSANA KEBIJAKAN.

MOBILISASI VERTIKAL DARI MASSA KE ELIT TERJADI SECARA SANGAT LAMBAT , KARENA MENYANGKUT DIMENSI ARISTOKRASI (GENEALOGIS), STATUS SOSIAL EKONOMI , DSB

.MODEL KELOMPOK

SETIAP ORANG YANG MEMILIKI KEPENTINGAN YANG SAMA MENGIKATKAN DIRI SECARA FORMAL MAUPUN INFORMAL KEDALAM KELOMPOK (INTEREST GROUP)

KELOMPOK INI DAPAT MENGAJUKAN ATAU MEMAKSAKAN KEPENTINGANNYA KEPADA PEMERINTAH . TINGKAT PENGARUH SETIAP KELOMPOK DITENTUKAN O

Piter M Simanjuntak